Orang Kaya Terima Kartu Perlindungan Sosial

PAMEKASAN – Penyaluran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus dievaluasi. Pasalnya, pendistribusian kartu tersebut banyak yang tidak tepat sasaran. Seperti yang dialami oleh Moh. Ghasi, warga Dusun Sumber Anyar, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan.

Meski tergolong mampu, Ghasi tetap menerima KPS. Padahal di lingkungan sekitarnya banyak warga yang lebih berhak menerima. Para janda dan masyarakat miskin banyak yang belum ter-cover dalam program yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK tersebut.

”Di lingkungan sekitar saya banyak warga miskin yang tidak mendapat KPS, justru saya yang menerima,” ungkap Ghasi di kedai kopi di Jalan Brawijaya, Pamekasan kemarin (30/11).

Dia menuturkan, tetap mengambil uang kompensasi BBM tersebut. Akan tetapi dia langsung menyerahkannya pada warga sekitar yang lebih berhak menerima. Uang sebanyak Rp 400 ribu itu diberikan kepada lima tetangganya yang nasibnya tidak semujur Ghasi, khususnya para janda.

”Uang tersebut saya serahkan kepada Nyi Hamidah, Hasbiah, Maimuna, Natima, dan Nyi Nah. Semuanya janda, kecuali Nyi Nah, namun ekonominya sangat lemah. Kelimanya tidak mendapat KPS,” ungkap Ghasi.

Selain KPS, Ghasi mengaku anaknya juga pernah mendapat bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp 450 ribu. Karena merasa tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut, uang Rp 450 ribu langsung digunakan untuk membeli tujuh pasang sepatu. Sepatu tersebut dibagi-bagikan kepada anak tetangganya yang tidak mempunyai sepatu.

”Anak saya dapat BSM Rp 450 ribu. Saya langsung belikan sepatu sebanyak tujuh pasang untuk dibagikan ke tujuh anak sekolah yang tidak punya sepatu,” pungkasnya. (mam/hud)