Header Ads

stop peredaran rokok ilegal

Bupati: Anggaran Besar Tidak Berorientasi Pada Hasil

Bupati Pamekasan Achmad Syafii
Pamekasan, 18/11- Bupati Pamekasan Achmad Syafii mengungkapkan, jika anggaran besar yang dialokasikan dalam setiap program di masing-masing dinas, tidak berorientasi pada hasil (PAD).

Pernyataan itu diungkapkan usai menghadiri sidang Paripurna digedung DPRD Pamekasan, Senin (17/11/14) siang.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, anggaran besar yang telah dianggarkan di masing-masing SKPD itu berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

"Setiap anggaran tidak selalu berorientasi pada hasil (PAD). Anggaran-anggaran yang kita alokasikan ini kita orientasikan pada pemberdayaan masyarakat," katanya kepada sejumlah wartawan.

Tetapi, kata dia, memang harus ada pendapatan (PAD) dari setiap program dan anggaran di masing-masing SKPD itu, tetapi tidak boleh membebankan kepada masyarakata.

"Harus sesuai dengan ketentuan yang ada, tentu harus ada masukan-masukan itu. Tidak boleh selalu membebani masyarakat baik retribusi, pajak dan lain sebagainya," urainya.

Syafii juga menegaskan, pihaknya tidak akan memaksakan kehendak, demi PAD pemerintah menekan masyarakat. "Kita tidak bisa, demi PAD kita menekan sedemikian rupa, tetapi masyarakat kita teriak," sambungnya.

Ditugaskan, setiap anggaran besar tidak selalu berorientasi pada hasil. "Jadi tidak serta merta anggaran yang besar itu lalu mendapat penghasilan yang banyak," tukasnya.

"Dana yang kita kelola dalam bentuk perdaganganpun, ada juga yang kita laksanakan tetapi tidak profit oriented, seperti PDAM misalnya," pungkasnya.

Sebelumnya, berdasarkan kajian Lembaga Pemantau Penyelenggara Keungan Pemerintah (LP2KP), Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing SKPD pada tahun anggaran 2014 sangatlah kecil.

Direktur LP2KP Syafiuddin Moma mengatakan, disejumlah dinas PAD-nya sangatlah kecil, bahkan jauh dari jumlah dana yang dikelola.

Dicontohkan, di Dinas Pertanian, dimana anggaran yang dikelola sebesar Rp. 8 Miliar, tetapi PAD yang didapat hanya Rp. 22 juta.

"Contoh lainnya, seperti di Dishubkominfo, anggaran yang dikelola pada tahun 2014 sebesar Rp. 15 miliar, tetapi PAD yang dicapai hanya Rp. 5 miliar," urainya.

Tidak hanya di dua dinas tersebut, di dinas lainnya yakni di Dinas Kehutanan dan Pekebunan (Dishutbun), dimana anggaran yang dikelola sebesar Rp. 7,1 Miliar, tetapi PAD yang dicapai hanya Rp. 3 juta.

Bidang Kelautan, yakni di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana anggaran yang dikelola sebesar Rp. 7,1 miliar, sedangkan pemasukannya hanya Rp. 25 juta dari hasil penjualan ikan.

"Angka ini sangatlah kecil dan sangat mencengangkan, sebab anggaran yang dikelola sangatlah besar, tetapi PAD yang dicapainya sangatlah kecil," sambungnya.

"Contoh lain, misalnya di Dinkes, anggaran yang dikelola sebesar Rp. 44,5 miliar, sedangkan pemasukan atau PAD-nya hanya sebesar Rp. 12 miliar dari pelayanan kesehatan," jelasnya.

Bahkan PAD yang dihasilkan oleh RSUD dr. Slamet Martodirdjo sangatlah kecil, dari anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang dikelola, PADnya hanya Rp. 45 milar dari retribusi pelayanan kesehatan.(EA/MM) (Media Madura)

Tidak ada komentar