Respons Pemkab Pamekasan Pasca Ditemukan e-KTP Palsu

Seorang warga terlihat keluar dari Kantor Dispendukcapil Pamekasan, kemarin.

PAMEKASAN - Mendagri Tjahjo Kumolo saat ini sampai Januari 2015 mendatang memutuskan menghentikan pembuatan e-KTP. Sebab, ditemukan e-KTP palsu yang diduga buatan Cina dan Perancis. Selama tahap evaluasi serta perbaikan sistem pembuatan e-KTP, berarti ada sekitar 5 juta jiwa penduduk di Indonesia yang tidak mengantongi e-KTP.

Fakta yang disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo di sela-sela Rapat Kerja Nasional Pencatatan Sipil Tahun 2014 di Jogjakarta pada Minggu lalu (16/11) benar-benar mengagetkan publik. Sebab, menteri berkacamata itu mengungkapkan bahwa telah menemukan e-KTP palsu dan diduga buatan Cina dan Perancis. Karena itu, Tjahjo Kumolo pun menghentikan proyek pembuatan e-KTP sebelum ada jaminan keamanan data kependudukan warga Indonesia tidak dikontrol pihak lain.

Pemkab Pamekasan melalui dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) pun langsung merespons kebijakan Kemendagri RI tersebut. Sebab, tidak menutup kemungkinan e-KTP tersebut tersebar di sejumlah wilayah Madura, khususnya kawasan Kota Gerbang Salam. Kekhawatiran tersebut disampaikan Kepala Dispendukcapil Pamekasan, Muhammad Alwi.

”Sebab, sulit membedakan e-KTP palsu dengan e-KTP yang asli. Karena itu, saya minta staf waspada dan masyarakat hati-hati,” ujarnya.

Jika e-KTP palsu tersebut beredar di Madura, kata Muhammad Alwi, tidak menutup kemungkinan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk menghindari hal tersebut, kami berharap agar masyarakat dan instansi pelayanan publik waspada atas ancaman beredarnya e-KTP palsu tersebut. ”Jika ada hal yang janggal di e-KTP tersebut, sampaikan kepada kami. Artinya, masyarakat jangan tinggal diam saat ada hal-hal mencurigakan di e-KTP,” ingatnya.

Saat ditanya apakah ada penemuan e-KTP palsu di Pamekasan, Muhammad Alwi menyatakan sampai sekarang belum menerima laporan dari masyarakat. Tapi, belum terungkapnya e-KTP palsu di Pamekasan tersebut kemungkinan besar karena penggunaannya belum dimaksimalkan. ”Artinya, saya tidak menjamin semua e-KTP di Pamekasan itu asli semua,” tegasnya.

Kendati demikian, Muhammad Alwi memastikan bahwa e-KTP yang diterima penduduk Kota Gerbang Salam berdasar pengiriman dari Kemendagri RI melalui pos sesuai dengan data. ”Kami terus terang cemas karena sampai sekarang masih sekitar 40 ribu penduduk yang masih belum menerima e-KTP. Kalau proses perekaman datanya sudah selesai semua, tapi warga belum menerima e-KTP,” paparnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Muhammad Alwi mengaku terus melakukan imbauan. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu penjelasan dari Kemendagri mengenai e-KTP palsu tersebut. Jika sudah ada surat penjelasan dari Kemendagri, pihaknya akan langsung menyosialisasikan ke isntansi pelayanan masyarakat. ”Masyarakat yang meragukan e-KTP bisa mengecek langsung ke kantor dispendukcapil. Jika e-KTP berasal dari Kemendagri, nomor induk kepegawaian (NIK) berwarna kuning. Jika tidak, maka e-KTP tersebut dipastikan palsu,” pungkasnya. (*/yan)