Sejumlah Program Pembangunan Fisik Tertunda

PAMEKASAN – Sejumlah proyek pembangunan fisik di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan gagal dilaksanakan tahun ini. Pekerjaan yang seharusnya dituntaskan tahun 2014, harus bergeser pada tahun 2015.

Padahal sebelumnya, Bupati Pamekasan, Achmad Syafii sudah mewanti-wanti kepada seluruh pembantunya, untuk melakukan perencanaan dengan baik, sehingga seluruh program yang direncanakan bisa tepat waktu, tepat sasaran dan tepat mutu.

Setidaknya ada beberapa pekerjaan proyek yang harus dijadwal ulang. Alasanya keterbatasan waktu yang sudah memasuki akhir tahun.

Dari beberapa program itu, dua diantaranya program relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Sedandang, sekaligus proyek pembangunan bekas Pasar Gurem lama. Untuk lokasi PKL yang baru pada Dinas PU Cipta Karya dan Program Biogas dengan memanfaatkan kotoran ternak sapi, pada bagian Sumber Daya Alam (SDA) Pemkab Pamekasan.

Program itu merupakan program kerakyatan yang seharusnya tidak tertunda pelaksanaanya. Hanya menyangkut pemberdayaan masyarakat dan pemanfatan potensi daerah.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan, Nur Faisal mendesak bupati untuk kembali mengevaluasi pembantunya. Ia menginginkan agar bupati bertindak tegas terhadap pimpinan SKPD yang lelet melaksanakan tugasnya. Dengan cara melakukan mutasi dan diganti pejabat yang sekiranya mampu mengemban amanat dengan baik.

Ia khawatir program pemerintahan yang tertunda itu, menjadi kebiasaan setiap SKPD. Akibatnya, masyarakat tidak bisa menikmati program yang sudah dijanjikan sebelumnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan mengingatkan Bupati Pamekasan, Achmad Syafii agar memberikan sanksi kepada masing-masing SKPD yang malas menjalankan program pemerintahan untuk pembangunan Kabupaten Pamekasan, yang berakibat pada rendahnya penyerapan APBD.

Sanksi itu perlu dilakukan oleh kepala daerah, agar pembantunya tidak menganggap remeh program yang sudah direncanakan dalam setiap tahun. Penghargaan juga perlu diberikan kepada SKPD yang dinilai berhasil menjalankan program pemerintahan dengan baik, tujuanya untuk memacu SKPD lebih bersemangat di dalam menjalankan program.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Moh. Sahur mengatakan sanksi dan penghargaan itu perlu dilakukan pimpinan daerah, dalam rangka mendorong program pemerintahan berjalan dengan baik, terencana, terarah, tepat waktu serta penyerapan anggaran berjalan dengan maksimal, sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.

Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Pemkab Pamekasan, Salah Syamlan mengaku program itu memang sengaja dilelang akhir tahun ini dan dijadwal ulang untuk dikerjakan pada awal tahun 2015 mendatang.

Kepala Dinas PU Cipta Karya Pemkab Pamekasan, Muharram mengatakan pengerjaan pembangunan bekas Pasar Gurem dan relokasi PKL Sedandang, sengaja ditunda karena terbatasnya waktu pengerjaan hingga akhir tahun ini.

“Jangka waktu pelaksanaan ini kan diperkirakan 3 sampai 4 bulan, kalau pelaksanaannya sekarang tentunya ini kan tidak akan selesai, sehingga pelelangannya kami laksanakan antara akhir November atau awal Desember,” katanya.

Diharapkan, pengerjaan program maupun proyek tersebut hasilnya lebih maksimal dan benar-benar bisa dimanfaatkan, tanpa adanya kekurangan yang berlebihan sehingga bisa mengganggu dan mengurangi kualitas hasil yang didapatkan. (FAKIH AMYAL/UZI/RAH) (koranmadura)