Peran UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu dari tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia, untuk itu perlu diadakan upaya-upaya untuk meningkatkan UMKM yang ada di Indonesia dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi.

Peningkatan jumlah penduduk, disertai dengan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaannya lapangan pekerjaan. Disamping itu ketersediaan ketersediaan fasilitas yang tidak merata pun dapat menyebabkan sulitnya mencari pekerjaan di daerah-daerah tertentu.

Masyarakat ekonomi menengah kebawah pun mendapatkan kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Banyak sebagian dari mereka ada yang hanya mau bergantung pada orang-orang yang bekerja, bekerja dikantoran mempunyai pekerjaan tetap. Namun, disisi lain sebagian dari mereka juga mempunyai pandangan yang berbeda akan menghadapi kondisi perekonomian tersebut. Mereka berusaha untuk dapat memperoleh pekerjaan yang mampu mendatangkan keuntungan bagi mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka memilih untuk membuat usaha mikro, kecil, ataupun menengah (UMKM). Mereka disebut sebagai wiraswasta.

Wiraswasta dalam usaha bisnis menengah dan kecil sangat menunjang perekonomian bangsa Indonesia dikarenakan dengan adanya unit usaha kecil dan menengah selain mengurangi jumlah angka penganguran UMKM juga berperan penting yang dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu jumlah unit usaha yang terbentuk, penyerapan tenaga kerja, perannya dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan sumbangannya terhadap ekspor nasional. Dalam kurun waktu 1997-2001 rata-rata unit UMKM secara nasional mencapai 99,81% dari total perusahaan yang ada. Oleh sebab itu pemerintah harus ikut campur tangan mengenai pengembangan dan kelangsungan Hidup suatu usaha kecil dan menengah, dengan cara memberi modal pinjaman tunai dengan bungah rendah.

Dengan meningkatnya dan berkembangnya UMKM di Indonesia, tentu meningkatkan penghasilan yang diperoleh oleh wiraswasta kecil tersebut apalagi usaha kecil tersebut berkembang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Tentu sangat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat ketergantungan. Penghasilan yang meningkat tentu mempengaruhi pajak yang diperoleh pemerintah yang tentu saja berpengaruh bagi pendapatan nasional. Dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) justru memiliki pengaruh yang besar bagi peningkatan perekonomian negara.

Agar UMKM dapat bersaing dalam pasar nasional dengan unit usaha yang dikelola oleh Investor Asing. Dikarenakan banyak UMKM yang sudah bangkrut dikarenakan kalah bersaing dengan pasar-pasar moderen di karenakan kekurangan modal dan tidak mampu melunasi bunga pinjaman yang tinggi. Berkaitan dengan pertumbuhan UMKM tersebut, perlu dilihat hubungan antara pertumbuhan UMKM dengan kemiskinan pada masyarakat, dan juga peran UKM mengurangi kemiskinan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan UMKM dalam rangka mengurangi kemiskinan. Namun jika pemerintah tidak campur tanggan dalam UMKM maka dengan sendirinya UMKM akan semakin memperosotkan usaha kecil disektor pertanian dan perdagangan.

Dengan semakin merosotnya peran usaha kecil di sektor pertanian dan perdagangan, maka dua penyumbang besar terhadap nilai tambah dari kelompok usaha kecil ini dominasinya juga akan semakin mengecil dalam pembentukan PDB. Sehingga jika kecenderungan ini dibiarkan maka posisi usaha kecil akan kembali seperti sebelum krisis atau bahkan mengecil. Sementara itu usaha menengah yang sejak krisis mengalami kemerosotan diberbagai sektor, maka posisi usaha menengah semakin tidak menguntungkan. Padahal dalam proses modernisasi dan demokratisasi peranan kelas menengah ini sangat penting terutama untuk meningkatkan daya saing. Karena usaha menengah lebih mudah melakukan modernisasi dan mengembangkan jaringan ke luar negeri dalam rangka perluasan pasar

Mempertimbangkan UMKM yang umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena antara lain keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat, jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari :

(1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor,
(2) penyedia lapangan kerja yang terbesar,
(3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
(4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
(5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia cukup unggul di kalangan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarifuddin Hasan menyebutkan beberapa UKM yang cukup unggul antara lain bergerak di bidang furniture dan handicraft.

UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDB (Product Domestik Bruto). Pada tahun 2003 Usaha Kecil memberikan sumbangan sebesar Rp815,14 juta dan meningkat menjadi Rp1.257,76 juta pada tahun 2006. Peningkatakn kontribusi PDB inilah yang mampu menggerakkan dan memacu percepatan pertumbuhan perekonomian dalam negeri.
Nilai ekspor UMKM juga terus meningkat, karena ada ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk budaya (culture product). Sifat UMKM yang flexsible serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah, dan mereka dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meletupkan semangat untuk memulai usaha kapan saja dan bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai usaha hanya skala kecil, membutuhkan teknologi lokal yang bersifat sederhana dan apa adanya, yang mana dominan bertumpu pada kemampuan masyarakat lokal.

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karena dengan UKM ini, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM telah dipromosikan dan dijadikan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor UKM telah terbukti tangguh, ketika terjadi Krisis Ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Mudradjad Kuncoro dalam Harian Bisnis Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2008 mengemukakan bahwa UKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena, pertama, tidak memiliki utang luar negeri. Kedua, tidak banyak utang ke perbankan karena mereka dianggap unbankable. Ketiga, menggunakan input lokal. Keempat, berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importer yang bertempat tinggal/berkewarganegaraan luar negeri.

Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997 lalu. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Ada cara untuk meningkatkan produktivitas UKM dan kewirausahaan, yaitu dengan dilakukannya klasterisasi, khusus untuk UKM dan usaha kecil yang bergerak di bidang fashion dan tekstil beserta turunannya. Metode yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM ini konon bertujuan untuk mempermudah melakukan pembinaan sehingga produktivitas dapat meningkat. Cara meningkatkan UKM dan usaha kecil dengan klasterisasi ini akan menggandeng asosiasi perancang mode hingga pengusaha para pengusaha besar untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UKM dan wirausahawan yang bergerak di bidang fashion. UKM fashion dan tekstil memiliki peranan penting dan signifikan, dimana sekitar 10% dari 55,3 juta pelaku UKM di Indonesia bergerak di bidang ini. Jika UKM fashion dan tekstil akan disatukan dalam satu klaster, dimana tahap pertama akan dilakukan pemetaan terhadap pelaku usaha tersebut. Jika data telah diterima, maka akan dibentuk kluster fashion, lalu diberikan pelatihan, pendampingan dan pembinaan mengenai standarisasi, desain, perlindungan HKI, hingga promosi dan pemasaran produk. Tentu saja ini menjadi info menarik karena UKM dan usaha kecil terbukti menjadi tumpuan ekonomi Indonesia yang mampu bertahan di tengah krisis global saat ini.

2.3. Kelebihan dan Kekurangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menegah)

Kelebihan yang dimiliki Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) :

· Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
· Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
· Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis.
· Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Kelemahan yang dimiliki Usaha Kecil dan Menengah (UKM):

Kesulitan pemasaran

Hasil dari studi lintas Negara yang dilakukan oleh James dan Akarasanee (1988) di sejumlah Negara ASEAN menyimpulkan salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.

Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.

Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah satu masalah serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia.

Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.

Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan Negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global.

Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru.

Permasalahan yang Dihadapi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Masalah yang termasuk dalam masalah finansial di antaranya adalah (Urata, 2000):

• Kurangnya kesesuain (terjadinya mismatch) antara dana yang tersedia yang dapat
diakses oleh UKM
• Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM
• Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil
• Kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai
• Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi
• Banyak UKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial

Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non-finansial) di antaranya adalah :

• Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
• Kurangnya pengetahuan atcan pemasaran, yang disebabkan oleb terbatasnya
informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena ketetbatasan kemampuan UKM untuk roonyediakanproduk/ jasa yang sesuai dengan keinginan pasar
• Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM2
• Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi

Di samping dua permasalahan utama di atas, UKM juga menghadapi permasalahan linkage dengan perusahaan serta ekspor. Permasalahan yang terkait dengan linkage antar perusahaan di antaranya sebagai berikut :

• Industri pendukung yang lemah.
• UKM yang memanfaatkan/menggunakan sistem duster dalam bisnis belum banyak.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan ekspor di antaranya sebagai berikut:
• Kurangnya informasi mengenai pasar ekspor yang dapat dimanfaatkan.
• Kurangnya lembaga yang dapat membantu mengembangkan ekspor.
• Sulitnya mendapatkan sumber dana untuk ekspor.
• Pengurusan dokumen yang diperlukan untuk ekspor yang birokratis.


Beberapa hal yang ditengarai menjadi faktor penyebab permasalahanpermasalahan di atas adalah: pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan UKM, termasuk masalah perpajakan yang belum memadai; masih terjadinya mismatch antara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan UKM; serta kurangnya linkage antar UKM sendiri atau antara UKM dengan industri yang lebih besar (Urata, 2000). Hal ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius serta terkait erat dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk mengembangkan UKM.

Upaya Pemerintah untuk Membantu Wiraswasta dalam Menjalankan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UKM membuat kemampuan UKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal. Salah satu permasalahan yang dianggap mendasar adalah adanya kecendrungan dari pemerintah dalam menjalankan program untuk pengembangan UKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil (seperti halnya yang pernah terjadi di Jepang di mana kebijakan UKM diarahkan untuk mengkoreksi kesenjangan antara usaha besar dan UKM), sehingga sifatnya adalah tambal-sulam. Padahal seperti kita ketahui bahwa diberlakunya kebijakan yang bersifat tambal-sulam membuat tidak adanya kesinambungan dan konsistensi dari peraturan dan pelaksanaannya, sehingga tujuan pengembangan UKM pun kurang tercapai secara maksimal. Oleh karena itu perlu bagi Indonesia untuk membenahi penanganan UKM dengan serius, agar supaya dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal.

Sekarang ini pemerintah Indonesia sedang bertekad akan mendorong upaya meningkatkan ketahanan ekonomi terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang akan ditekankan pada pertemuan APEC 2013, saat Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya setelah pertemuan APEC di Bogor tahun 1994. Pertemuan APEC 2013 direncanakan berlangsung di Bali.

UMKM perlu ditingkatkan daya tahannya, karena mereka sebetulnya menjadi pertahanan terakhir dari sebuah perekonomian saat menghadapi krisis. UMKM merupakan segmen usaha yang akan terus menggeliat di level yang bawah. Dengan jumlahnya yang begitu besar, UMKM memiliki daya tahan tersendiri menghadapi krisis.

Daya tahan UMKM menghadapi krisis sudah terbukti. Saat krisis keuangan melanda Amerika Serikat tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif karena pertumbuhan konsumsi dalam negeri dan sektor UMKM terus menggeliat. Kondisi ini cukup membantu upaya menciptakan lapangan kerja dan terutama ikut membantu dalam menekan peningkatan angka penduduk miskin.

Krisis ekonomi saat ini membuat ekspor terpukul. Namun, konsumsi ekonomi dalam negeri tetap tinggi antara lain karena UMKM terus bergerak menjadi motor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2012 di atas 6,4 persen.

Pemerintah sangat perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang efektif dan efisien demi mendukung sektor UKM seperti peningkatan dan pemaksimalan penggunaan teknologi, struktur, manajemen, pelatihan, dan yang paling penting pembiayaan. Salah satu contoh kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sangat membantu UKM untuk menambah modal dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, salah satu elemen paling mendasar untuk membangun dunia UKM adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia-nya. Apalagi jika pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menambah mata kuliah Wirausaha dalam Perguruan Tinggi yang tentunya akan meningkat semangat wirausaha dan banyak melahirkan pengusaha-pengusaha baru yang akan mendorong peningkatan perekonomian di Indonesia. Di tambah usaha pemerintah untuk terus meningkatkan Infrastruktur dan pemberantasan korupsi.